BAB
I
SISTEM
EKONOMI INDONESIA
1.
Pengertian
Sistem
Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan
bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau
elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau
energi untuk mencapai suatu tujuan.
2.
Sistem
Ekonomi dan Sistem Politik
A.
Sistem
Ekonomi
Sistem
ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas
ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta
berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau
kesejahteraan.
Macam-macam
Sistem Ekonomi
1. Sistem
Ekonomi Tradisional
Sistem ekonomi tradisional adalah suatu
sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut
kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor
produksi apa adanya.
2. Sistem
Ekonomi Terpusat/Komando
Sistem ekonomi terpusat adalah sistem
ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam
pengaturan kegiatan ekonomi.
3. Sistem
Ekonomi Liberal
Sistem ekonomi liberal adalah suatu
sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap
individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah.
4. Sistem
Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran adalah suatu
sistem ekonomi dimana pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat tetapi
disisi lain pemerintah tetap memegang kendali dalam pengawasannya.
5. Sistem
Ekonomi Pancasila
Sistem ekonomi pancasila adalah suatu
sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi pancasila, yang di dalamnya
terkandung makna demokrasi yaitu dari rakyat untuk rakyat.
Fungsi
Sistem Ekonomi :
-
Menyediakan perangsang untuk berproduksi
-
Menyediakan cara/metode untuk
mengkoordinasi kegiatan ekonomi
-
Menyediakan mekanisme tertentu agar
pembagian produksi dalam setiap anggota masyarakat dapat berjalan sebagaimana
mestinya
B.
Sistem
Politik
Sistem Politik adalah kumpulan
pendapat-pendapat dan lain-lain yang membentuk satu kesatuan yang
berhubung-hubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta
melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antara
individu satu sama lainnya atau dengan negara dan hubungan negara dengan
negara.
Ciri-ciri
Sistem Politik
Menurut Gabriel A. Almond sistem polit memiliki
ciri-ciri sebagai berikut :
-
Semua sistem politik memiliki kebudayaan
politik
-
Semua sistem politik menjalankan
fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatnya berbeda-beda
-
Semua struktur politik baik primitif
maupun modern melaksanakan banyak fungsi
-
Semua sistem politik adalah campuran
dalam pengertian budaya
3. Sosialisme dan Kapitalisme
A.
Sistem
Ekonomi Sosialisme
Sosialisme adalah suatu sistem
perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang
untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah.
Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan
perekonomian negara.
Prinsip Dasar Sosialisme
-
Pemilikan
harta oleh negara
-
Kesamaan
ekonomi
-
Disiplin
politik
Ciri-ciri Ekonomi Sosialisme
-
Lebih mengutamakan kebersamaan
-
Peranan pemerintah sangat kuat
-
Sifat produksi ditentukan oleh pola
produksi
B.
Sistem
Ekonomi Kapitalisme
Kapitalisme adalah sistem
perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk
melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang,
menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa ikut
campur atau tidak.
Ciri-ciri
Sistem Ekonomi Kapitalisme
-
Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
-
Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
-
Manusia dipandang sebagai makhluk
homo-economicus
-
Paham individualisme didasarkan
materialisme. Warisan zaman Yunani Kuno (hedonisme)
4. Persaingan Terkendali
Indoensia
mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD
45. Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup
dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur
bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam
mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum
perburuhan.
Pengelolaan ekonomi
tidak sepenuhnya percaya kepada pasar.Pemerintah juga bermain dalam
perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu
meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
BAB II
SEJARAH EKONOMI INDONESIA
1.
Sejarah
Pra Kolonialisme
Sejarah
Indonesia sebelum masuknya kolonialisme asing terutama Eropa, adalah sejarah
migrasi yang memiliki karakter atau sifat utama berupa perang dan penaklukan
satu suku bangsa atau bangsa terhadap suku bangsa atau bangsa lainnya. Pada
periode yang kita kenal sebagai zaman pra sejarah, maka dapat diketemukan bahwa
wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia, telah menjadi tujuan
migrasi suku bangsa yang berasal dari wilayah lain. 2000 atau 3000 sebelum
Masehi, suku bangsa Mohn Kmer dari daratan Tiongkok bermigrasi di Indonesia
karena terdesaknya posisi mereka akibat berkecamuknya perang antar
suku.Kedatangan mereka dalam rangka mendapatkan wilayah baru, dan hal tersebut
berarti mereka harus menaklukan suku bangsa lain yang telah berdiam lebih dulu
di Indonesia. Karena mereka memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi
berupa alat kerja dan perkakas produksi serta perang yang lebih maju, maka
upaya penaklukan berjalan dengan lancar.Selain menguasai wilayah baru, mereka
juga menjadikan suku bangsa yang dikalahkanya sebagai budak. Pada
perkembangannya, bangsa-bangsa lain yang lebih maju peradabannya, datang ke
Indonesia, mula-mula sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan dagang
mereka, dan kemudian berkembang menjadi upaya yang lebih terorganisasi untuk
penguasaan wilayah, hasil bumi maupun jalur perdagangan. Seperti misalnya
kedatangan suku bangsa Dravida dari daratan India -yang sedang mengalami puncak
kejayaan masa perbudakan di negeri asalnya- , berhasil mendirikan kekuasaan di
beberapa tempat seperti Sumatra dan Kalimantan.
Dari
catatan sejarah yang sangat ringkas tersebut, maka kita dapat menemukan
beberapa ciri dari gerakan migrasi awal yang berlangsung di masa-masa tersebut.
Pertama, wilayah Nusantara menjadi tujuan migrasi besar-besaran dari berbagai
suku bangsa lain di luar wilayah nusantara. Sekalipun pada saat itu belum
dikenal batas-batas negara, tetapi sudah terdapat migrasi yang bersifat
internasional mengingat suku-suku bangsa pendatang berasal dari daerah yang
sangat jauh letaknya.Kedua, motif atau alasan terjadinya migrasi pertama-tama
adalah ekonomi (pencarian wilayah baru untuk tinggal dan hidup, penguasaan
sumber-sumber ekonomi dan jalur perdagangan) dan realisasi hal tersebut
menuntut adanya kekuasaan politik dan penyebaran kebudayaan pendukung.Ketiga,
proses migrasi tersebut ditandai dengan berlangsungnya perang dan penaklukan,
cara-cara yang paling vulgar dalam sejarah umat manusia.Keempat, migrasi juga
telah mendorong perkembangan sistem yang lebih maju dari masa sebelumnya
seperti pengenalan organisasi kekuasaan yang menjadi cikal bakal negara (state)
dan juga sistem pertanian.
2.
Sistem
Monopoli VOC
Kebijakan
kolonial terlama di Indonesia adalah monopoli perdagangan oleh VOC. Dua abad
sejak berdiri, pengaruh VOC baik di bidang ekonomi maupun politik sudah
tersebar di berbagai wilayah Indonesia. VOC yang berdiri pada tanggal 20 Maret
1602 tersebut terus berkembang dan berhasil menguasai beberapa daerah penghasil
rempah-rempah di Indonesia, hal ini karena VOC merupakan wakil resmi dari
kerajaan Belanda dengan diberikan hak
Octrooi (hak istimewa) antara lain:
-
Hak monopoli perdagangan
-
Hak mencetak dan mengeluarkan uang
-
Hak mengadakan perjanjian
-
Hak mengumumkan perang
-
Hak menjalankan kekuasaan kehakiman
-
Hak memungut pajak
-
Hak memiliki angkatan perang
-
Hak menjalankan pemerintahan sendiri
Bentuk aturan paksa yang diterapkan
VOC di Indonesia :
a. Aturan
monopoli dagang, yaitu menguasai sendiri seluruh perdagangan rempah-rempah di
Indonesia
b. Contingen
stelsel, yaitu pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil
bumi
c. Verplichte
Leverantie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga
yang telah ditetapkan
d. Preangerstelsel,
yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi
3.
Sistem
Tanam Paksa
Tanam
Paksa atau biasa disebut Cultuurstelsel merupakan sistem yang bertujuan dan
bermanfaat bagi belanda, Tanam Paksa adalah Peraturan Mempekerjakan
seseorang dengan paksa yang sangat merugikan pekerja, dan tampa diberi gaji dan
tampa istirahat.
Ketentuan pokok tanam paksa
-
Para petani yang mempunyai tanah diminta
menyediakan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan yang sudah
ditentukan.
-
Bagian tanah yang digunakan untuk
menanam tanaman wajib tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak.
-
Hasil dari penanaman tanaman perdagangan
itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda.
-
Tenaga dan waktu untuk menggarap tanaman
perdagangan tidak melebihi dari tenaga dan waktu dalam menanam padi.
-
Kegagalan panen tanaman wajib menjadi
tanggung jawab pemerintah
-
Bagi mereka yang tidak memiliki tanah,
wajib bekerja selama 66 hari dalam setahunnya di perkebunan milik
pemerintah.
-
Penggarapan tanah untuk tanaman wajib
akan diawasi langsung oleh penguasa pribumi. Pegawai Belanda secara umum
mengawasi jalanya penggarapan dan pengangkutannya.
4.
Sistem
Ekonomi Kapitalis Liberal
Sistem
Ekonomi Kapitalis Liberal adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan
faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara
tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba. Sistem
ekonomi ini memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam memproduksi barang
dagangnya.
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis
Liberal
-
Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki
sumber-sumber produksi
-
Pemerintah tidak ikut campur
-
Masyarakat dibagi menjadi dua golongan,
yaitu golongan pemilik sumbr daya produksi dan masyarakat pekerja
-
Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan
pasar
-
Pasar merupakan dasar dari setiap
kegiatan ekonomi
-
Barang-barang yang diproduksi bermutu
tinggi
5.
Era
Pendudukan Jepang
Masa
pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada
tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh
Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Aspek Sosial dan Ekonomi
Hal-hal
yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah
sebagai berikut:
-
Kegiatan ekonomi diarahkan untuk
kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan
untuk industri yang mendukung mesin perang.
-
Jepang menerapkan sistem pengawasan
ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan
tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang.
Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang.
-
Menerapkan
sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan
menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan
dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat
baik fisik maupun material.
6.
Ekonomi
Indonesia Setiap Periode Pemerintahan (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi)
A.
Pemerintah
Orde Lama
Keadaan
ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
-
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan
karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu
itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku
di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia
Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
-
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak
bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
-
Kas negara kosong.
-
Eksploitasi besar-besaran di masa
penjajahan.
B.
Pemerintah
Orde Baru
Orde
Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde
Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde
Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998.Dalam jangka waktu tersebut,
ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang
merajalela di negara ini.Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan
miskin juga semakin melebar.
a.
Eksploitasi
Sumber Daya
Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan
ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya,
jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan
1980-an.
b.
Kebijakan
Ekonomi pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, Indonesia
melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan.Tujuannya adalah
terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil
berdasarkan Pancasila.
C.
Pemerintahan
Reformasi
Pada
tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai
presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J.
Habibie.Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya
Orde Reformasi.
Masa
pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter
Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Untuk memperbaiki
perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah
membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah
mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
Sumber
:
